Bima juga menyoroti persoalan lahan untuk KDKMP di wilayah perkotaan. Menurutnya, banyak lokasi yang terdata tetapi perlu dipastikan apakah lahan tersebut merupakan fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos). Karena itu, Pemda perlu berkoordinasi langsung dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
“Kami mengunjungi beberapa titik yang sangat ideal di kota-kota, tetapi masih masuk ke dalam fasum atau fasos. Saya kira bisa disosialisasikan dengan baik kepada warga setempat untuk kemudian diproses dan disusulkan jadi lahan Kopdes,” tegasnya.
Turut hadir pada rapat tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota. Adapun para Dandim, Babinsa, kepala daerah, dan pejabat terkait lainnya hadir secara virtual. (Sol)
