Perkembangan positif ini akhirnya dilihat oleh para priyayi Eropa di Purwokerto yang menganut aliran politik etis. Mereka pun mendukung penuh rencana peresmian usaha peminjaman uang tersebut. Bahkan, dengan hadirnya investor makin menunjukkan bahwa De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Priyayi Purwokerto dinilai prospektif dan layak sebagai sarana investasi.
Sebagai informasi, lembaga ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni Hulp-en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenaren (1895), De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank atau Volksbank, kemudian berubah menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene (1912). Tahun 1934, lembaga ini kembali berubah menjadi Algemene Volkscredietbank (aVB), hingga pada masa pendudukan Jepang berganti menjadi Syomin Ginko (1942–1945).
Pasca kemerdekaan, peran BRI semakin ditegaskan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1968. Regulasi ini menetapkan BRI sebagai bank umum yang menjalankan fungsi strategis sebagai agen pembangunan.
