Menurut Yadzil, sebagian besar pendapatan tahunan Melaka digunakan untuk kebutuhan operasional, sementara negara bagian itu juga masih memiliki kewajiban utang, termasuk kepada pemerintah federal Malaysia.
“Jika kita tidak bisa melunasi utang-utang yang ada, bagaimana negara bagian bisa meyakinkan rakyat bahwa pemerintah mampu mengelola dana baru bernilai miliaran ringgit secara bijaksana?” ujar Yadzil.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan Melaka terhadap bantuan pemerintah pusat. “Jika kita membutuhkan bantuan federal hanya untuk memperbaiki jalan, bagaimana mungkin kita mampu mendanai konstruksi jembatan yang melintasi Selat Malaka?” katanya.
Hingga saat ini, rencana pembangunan jembatan penghubung Malaysia–Indonesia tersebut masih berada pada tahap kajian awal dan belum memasuki pembahasan teknis bersama pemerintah Indonesia.(Vinolla)
