“Namun, sikap dari PDI Perjuangan nanti akan kami bahas di dalam rapat kerja nasional yang nanti akan kami selenggarakan pada awal tahun depan,” kata dia.
Ia menyatakan, dalam mengkaji usulan itu, pihaknya akan mempertimbangkan harapan rakyat dan aspek-aspek yang diatur dalam konstitusi.
“Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” terangnya.
Hasto turut mengingatkan pemilihan langsung diterapkan untuk memberi dasar legitimasi yang kuat bagi pemimpin daerah. Namun, PDIP juga menangkap alasan kuat di balik munculnya usulan agar kepala daerah dipilih DPRD. Hasto mengakui adanya persoalan yang timbul dari sistem pemilihan langsung, terutama terkait tingginya beban biaya politik.
“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” ujarnya.
