“Jadi tidak hanya berpatokan pada Rp 5,7 juta. Ada juga itu kebijakan pendukung, seperti transportasi, sembako murah, itu semua komponen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja,” katanya.
Sebab itu, Rani juga menilai, penolakan KSPI sebagai realitas yang lazim dalam proses demokrasi. Pemprov DKI, kata Rano, akan tetap membuka ruang komunikasi untuk mencari titik temu.
“Ketidakpuasan itu wajar. Itu dinamika kehidupan di Jakarta. Tugas kita sekarang mencari jalan keluarnya bersama,” tutupnya.(Sofian)
