IPOL.ID- Kebijakan Pemprov DKI yang memberlakukan WFH bagi ASN diharapkan hanya berlaku bagi petugas administrasi saat cuaca ekstrem melanda Jakarta.
Dengan begitu, ASN yang memiliki tugas operasional membantu para korban banjir bisa berjalan maksimal.
Permintaan itu disampaikan mantan legislator di DPRD DKI Jakarta, Rasyidi, Sabtu (31/1/2026).
“Kita mendukung penuh kebijakan WFH bagi ASN karena cuaca buruk yang melanda Jakarta saat ini. Namun ada baiknya, kebijakan itu hanya untuk ASN yang bersifat administratif,” ujar Rasyidi.
ASN operasional yang dimaksudkan Ketua Bamusi DKI Jakarta itu agar terus aktif saat banjir melanda Jakarta, seperti ASN Dinas SDA, Lingkungan Hidup (LH), BUMD PAM Jaya, Food Station dan dinas lainya yang berkaitan dengan penanggulangan banjir.
“Jika ASN operasional ikut menjalankan WFH, hal itu akan berdampak pada pelayanan masyarakat yang terdampak banjir,” katanya.
Sebab, sambung Wakil Ketua Komisi C DPRD periode 2019-2024 itu lagi jika tidak ada ASN operasional di lokasi banjir, bantuan pemerintah seperti bantuan pangan akan tersendat. Belum lagi, kata dia selimut, tenda yang dibutuhkan korban banjir akan tersendat penyaluranya pada korban banjir. “Jika itu terjadi, maka masyarakat akan merasa ditinggalkan oleh pemerintah,” imbuhnya.
