Ray mengakui terdapat persoalan dalam mengimplementasikan putusan tersebut. Karena itu, muncul dorongan untuk dua opsi kebijakan, yakni penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau pengaturan melalui revisi Undang-Undang Pemilu.
“Mendukung atau memungkinkan dikeluarkan Perppu. Tapi rasanya itu agak lama, boleh jadi itu setahun sebelum pemilu dilakukan,” ujarnya.
Opsi lain, lanjut Ray, adalah pengaturan melalui revisi UU Pemilu yang diperkirakan mulai dibahas Komisi II DPR pada awal 2026. Adapun substansi Perppu atau revisi UU Pemilu tersebut kemungkinan akan menyentuh dua hal utama.
“Pertama, pengosongan masa jabatan anggota DPR selama dua tahun sebagaimana disebutkan MK, dan atau kecenderungan yang relatif kuat di antara penggiat demokrasi tetap lima tahun, tapi kemudian dapat dipilih kembali untuk masa jabatan setidaknya dua tahun berikutnya,” jelasnya.(sofian)
