Menurut Deny kantor wilayah DKI Jakarta akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, asosiasi usaha, komunitas pekerja, serta berbagai pemangku kepentingan guna mendukung target peningkatan kepesertaan dan kepatuhan iuran. Selain itu, Deny menyebut penguatan layanan digital, percepatan proses klaim, serta peningkatan kualitas pelayanan langsung kepada peserta menjadi fokus utama agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat.
Deny berharap kepemimpinan baru mampu memperkokoh kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan melalui tata kelola yang transparan dan profesional sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan dana jaminan sosial. ”Kami optimistis dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, perlindungan pekerja di DKI Jakarta maupun nasional dapat semakin luas sehingga turut memperkuat ketahanan sosial ekonomi pekerja sekaligus keluarganya,” cetus Deny.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menetapkan susunan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas serta Direksi untuk masa jabatan 2026–2031 yang efektif berlaku mulai 19 Februari 2026. Pelantikan jajaran baru dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mewakili Presiden.
