Politikus Fraksi Partai Gerindra itu juga mengingatkan bahwa narasi yang berkembang tanpa dasar kuat berpotensi memengaruhi opini publik. Ia menilai, jika tidak dikritisi, wacana tersebut bisa melemahkan institusi Polri sekaligus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan kekuatan pengaruhnya bisa saja mereka mempengaruhi sebagian masyarakat hingga menyuarakan hal yang sama. Yang perlu digarisbawahi, narasi mereka bisa memperlemah Polri dan sekaligus memperlemah pemerintahan Pak Prabowo,” paparnya.
Di sisi lain, Habiburokhman mengakui bahwa setiap institusi, termasuk Polri, tidak luput dari pelanggaran yang dilakukan oknum. Namun, menurut dia, langkah percepatan reformasi harus tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.
“Kita tidak boleh merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang salah kaprah. Percepatan Reformasi Polri harus terus kita kawal, agar tetap pada koridor konstitusi dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000,” katanya. (far)
