Amerika Serikat menyumbang sekitar 22 persen dari anggaran inti PBB, disusul China sebesar 20 persen. Namun, kebijakan luar negeri Presiden AS Donald Trump yang cenderung menarik diri dari multilateralisme dinilai memperburuk kondisi keuangan lembaga dunia tersebut.
Trump sebelumnya menyebut PBB memiliki “potensi besar”, namun menilai organisasi itu gagal memaksimalkannya. Ia juga meluncurkan inisiatif Dewan Perdamaian (Board of Peace), yang oleh sejumlah pihak dikhawatirkan dapat melemahkan peran PBB.
Guterres menegaskan, tanpa komitmen penuh negara anggota untuk membayar iuran tepat waktu, PBB terancam kehabisan dana operasional pada Juli 2026.
Ia juga mengkritik aturan keuangan lama yang mewajibkan PBB mengembalikan sisa anggaran yang tidak terpakai kepada negara anggota setiap tahun.
“Kami terjebak dalam siklus Kafkaesque, dipaksa mengembalikan uang yang pada kenyataannya tidak pernah ada,” kata Guterres, merujuk pada proses birokrasi yang rumit dan tidak rasional.
Sebagai langkah antisipasi, PBB telah membentuk satuan tugas reformasi keuangan bernama UN80 yang bertujuan memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi. Negara anggota pun sepakat memangkas anggaran 2026 sekitar 7 persen menjadi 3,45 miliar dolar AS.
