Visi “Kota Cerdas dan Nyaman Huni” dinilai progresif. Namun, Sofyan mengingatkan bahwa visi tidak cukup berhenti sebagai slogan. “Kota tidak membutuhkan narasi modern yang terdengar canggih. Kota membutuhkan tata kelola yang terasa dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Ia mencontohkan persoalan sampah yang masih berulang, penataan kawasan yang belum menunjukkan pembenahan sistemik, hingga jalan terdampak proyek SPAM yang dinilai belum mendapat kepastian perbaikan. Menurutnya, jika problem-problem tersebut belum disentuh secara struktural, maka yang terjadi baru sebatas pengelolaan rutinitas dengan kemasan baru.
“Kota ini tidak kekurangan program. Kota ini kekurangan konsistensi sistem,” katanya.
Legitimasi dan Ukuran Kinerja
Dalam demokrasi, legitimasi awal diperoleh melalui pemilihan. Namun legitimasi lanjutan, kata Sofyan, ditentukan oleh kinerja yang terukur.
Ia menyoroti tidak diperolehnya Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2025 sebagai indikator penting. Menurutnya, DID bukan semata soal tambahan anggaran, tetapi simbol pengakuan atas capaian kinerja pemerintah daerah.
