Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema mitigasi yang komprehensif apabila situasi keamanan di kawasan terus memburuk.
Ia juga mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif serta menyiapkan skema evakuasi bertahap jika eskalasi konflik semakin membahayakan WNI di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya.
“Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jangan sampai jamaah berada dalam ketidakpastian terlalu lama,” ujarnya.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Abidin, akan mengawal perkembangan situasi secara intensif. Fungsi pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawab perlindungan secara maksimal hingga seluruh jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman.
Dia juga mengimbau jemaah serta pihak travel penyelenggara umrah agar tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Kementerian Luar Negeri RI.
“Pemerintah harus hadir penuh dan memastikan jamaah tidak terlantar. Keselamatan dan kepastian pemulangan mereka harus menjadi prioritas,” pungkas Politisi asal dapil Jawa Timur IX itu. (far)
