Secara terpisah, laporan harian Haaretz mengutip juru bicara militer Effie Defrin yang menyebut kekurangan sekitar 15.000 prajurit. Kondisi ini dipicu oleh meluasnya operasi militer di berbagai wilayah tanpa dukungan regulasi wajib militer yang menyasar kelompok ultra-Ortodoks.
Menurutnya militer perlu memperkuat pasukan di Lebanon, Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Suriah.
Kepala Staf Eyal Zamir bahkan diminta menyampaikan evaluasi kesiapan tempur, sekaligus menekankan pentingnya payung hukum untuk memperluas basis rekrutmen.
Media Yedioth Ahronoth melaporkan, Zamir memperingatkan adanya tekanan internal di tubuh militer akibat beban operasi yang meningkat tanpa dukungan personel memadai.
Upaya mengatasi krisis tersebut kini bergantung pada rancangan undang-undang yang mengatur kuota perekrutan bertahap bagi komunitas ultra-Ortodoks.
Rancangan itu juga mencakup sanksi finansial hingga pidana bagi yang menolak wajib militer. Namun, kebijakan ini menghadapi resistensi kuat dari partai-partai keagamaan. (far)
