Selain itu, Mendagri menekankan perlunya memberikan pemahaman kepada para kepala daerah terkait pentingnya isu tersebut sehingga dukungan yang diberikan dapat optimal. Karena itu, ia mengusulkan perlunya pertemuan khusus secara virtual dengan kepala daerah untuk membahas isu tersebut. “Nanti kita akan mengundang, supaya mereka (kepala daerah) wajib hadir,” jelasnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal agar isu tersebut masuk ke dalam APBD. Pihaknya juga bakal menerbitkan surat edaran terkait peran Pemda dalam merespons isu kesehatan jiwa anak dan remaja. Penjelasan mengenai peran tersebut akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait.
“Katakanlah Kementerian PPPA mungkin, atau Kementerian Kesehatan, atau Menko, Menko PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Karena semua harus rigid programnya apa yang harus mereka lakukan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak dan remaja secara optimal. Menurutnya, langkah tersebut dapat memotivasi Pemda untuk lebih serius menangani isu tersebut.
