IPOL.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi sorotan tajam setelah hasil survei nasional yang dilakukan Policy Research Center (Porec) menunjukkan mayoritas publik menilai program tersebut lebih banyak menguntungkan kalangan elit dibanding masyarakat sasaran.
Survei yang dilakukan pada Maret 2026 terhadap 1.168 responden itu mencatat sebanyak 88,5 persen responden menilai manfaat MBG lebih banyak mengalir kepada elit politik dan pihak pengelola, sementara hanya 6,5 persen yang menyebut anak-anak dan keluarga penerima benar-benar merasakan manfaatnya.
Temuan ini sejalan dengan persepsi publik terhadap tata kelola program. Sebanyak 87 persen responden menilai MBG rawan dikorupsi. Selain itu, 79 persen responden menilai kualitas makanan sengaja diturunkan demi keuntungan pihak tertentu, dan 76 persen menyebut makanan yang diterima tidak sebanding dengan besarnya anggaran.
Peneliti Porec, Arif Novianto, mengatakan hasil survei ini mencerminkan persoalan serius dalam desain dan pelaksanaan program. “Kami melihat ada persoalan struktural dalam tata kelola MBG, bukan sekadar masalah teknis di lapangan,” ujarnya belum lama ini di Jakarta.
Ia menambahkan, panjangnya rantai distribusi dalam program ini membuka peluang terjadinya praktik rente dan inefisiensi anggaran. “Ketika distribusi melibatkan banyak pihak tanpa pengawasan yang transparan, maka potensi penyimpangan menjadi sangat besar,” kata Arif.
Survei juga mencatat bahwa sebanyak 44,5 persen responden menilai elit politik sebagai pihak paling diuntungkan, disusul 44 persen pengelola dan mitra dapur. Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa program belum tepat sasaran.
Selain itu, pengalaman langsung masyarakat turut memperkuat temuan survei. Sejumlah responden mengaku menerima makanan dengan kualitas rendah, bahkan jauh dari standar gizi yang dijanjikan. Ada pula yang menyoroti dugaan praktik mark-up dalam pengadaan bahan pangan.
Dampak dari menurunnya kepercayaan publik terlihat pada tingkat dukungan terhadap program. Hanya sekitar 20 persen responden yang menyatakan program perlu dilanjutkan, sementara mayoritas menginginkan evaluasi menyeluruh atau penghentian dalam bentuk saat ini.
Menariknya, ketidakpuasan tersebut diikuti dengan meningkatnya partisipasi publik. Sebanyak 97,8 persen responden mengaku akan mengambil tindakan, baik melalui media sosial, kanal pengaduan resmi, hingga aksi kolektif seperti petisi dan advokasi.
Menurut Arif, kondisi ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi pasif dalam merespons kebijakan. “Ada kecenderungan masyarakat mulai terorganisir untuk mengawal program publik agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Porec merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk melibatkan lembaga independen dalam pengawasan. Selain itu, model distribusi dinilai perlu disederhanakan dan diarahkan berbasis komunitas agar manfaat program lebih tepat sasaran.
Program MBG juga disarankan untuk difokuskan pada kelompok paling rentan, sehingga anggaran besar yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. (tim)
