IPOL.ID – Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu naik kelas dan berperan aktif dalam rantai pasok nasional. Salah satu capaian konkret ditunjukkan melalui keberhasilan IKM binaan Kemenperin yang turut memasok perlengkapan haji tahun 2026 (1447H).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, keterlibatan IKM dalam penyediaan perlengkapan haji merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengoptimalkan potensi pasar domestik yang besar.
“Pemerintah terus berupaya agar kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dapat dipenuhi oleh produk industri nasional. Ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing IKM sekaligus memperluas akses pasar mereka,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, mengutip Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, potensi ekonomi dari ekosistem haji dan umrah sangat besar dan harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku industri nasional. Dengan jumlah populasi muslim Indonesia yang besar serta kuota haji yang terus meningkat, peluang pasar ini harus mampu memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) aktif memfasilitasi akses pasar dan kemitraan berkelanjutan bagi IKM. Hasilnya, sebanyak 12 IKM binaan berhasil menjadi pemasok perlengkapan haji tahun 2026.
Capaian ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Business Matching Sektor Industri Pangan dan Barang Gunaan dengan HIPPINDO serta ekosistem haji dan umrah yang diselenggarakan pada Desember 2025. Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku IKM dengan berbagai offtaker, termasuk perusahaan travel haji dan umrah, agregator, serta perbankan syariah.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengungkapkan, dari kegiatan tersebut, empat IKM binaan berhasil menembus pasar sebagai pemasok perlengkapan haji. “Produk IKM binaan kami, mulai dari batik, mukena, hingga kain ihram telah menjadi bagian dari perlengkapan resmi jemaah haji Indonesia,” ujarnya.
Empat IKM tersebut antara lain CV Akasia Batik, PT Kresna Andalan Beka, CV Rajasa Mas Jaya, dan CV Gilang Githa Gemilang, yang telah menjalin kontrak pengadaan dengan Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu Bank Penerima Setoran (BPS) haji.
Selain itu, delapan IKM batik binaan Kemenperin dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta juga berhasil bermitra melalui fasilitasi sertifikasi Batikmark. Sertifikat ini menjadi syarat penting untuk memastikan keaslian batik yang digunakan sebagai seragam haji.
Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan menegaskan, sertifikasi tersebut merupakan upaya menjaga kualitas sekaligus identitas produk dalam negeri. “Sertifikat Batikmark memastikan bahwa seragam batik yang dikenakan jemaah haji merupakan batik asli produksi IKM Indonesia,” jelasnya.
Dalam rangka memperluas penetrasi pasar, Kemenperin juga aktif mendorong partisipasi IKM dalam ajang promosi, salah satunya melalui Expo UMKM Haji dan Umrah. Kegiatan ini menjadi sarana bagi IKM untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada calon jemaah, seperti yang telah dilaksanakan di Medan pada April 2026.
Menperin menambahkan, ke depan pemerintah akan terus memperkuat ekosistem pembinaan IKM melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi, hingga akses pasar.
“Kami optimistis, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan stakeholder terkait, keterlibatan IKM dalam rantai pasok haji dan umrah akan terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” tegasnya.
Kemenperin juga berkomitmen untuk terus mendorong IKM agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global melalui program pembinaan komprehensif, penguatan kemitraan strategis, serta optimalisasi peluang pasar yang tersedia. (ahmad)
