“Dalam satu RW yang luas, petugas yang menangani banjir hanya tiga orang. Ini jelas tidak cukup, apalagi saat musim hujan tiba,” bebernya.
Anggota DPRD 2 periode itu juga menyinggung persoalan rekrutmen tenaga kerja di sejumlah dinas yang dinilai tidak konsisten. Menurutnya, sempat terjadi penerimaan tenaga kerja, namun kemudian tidak dilanjutkan atau bahkan dibatalkan, sehingga memicu polemik di masyarakat.
Lebih lanjut, ia meminta agar proses administrasi dan penganggaran tidak menghambat kebutuhan riil di lapangan. Jika anggaran sudah tersedia dan kebutuhan mendesak, maka proses harus dipermudah agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Di sisi lain, ia mempertanyakan efektivitas berbagai proyek pembangunan yang telah menelan anggaran besar. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita bangun besar-besaran, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendorong Komisi terkait untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Hal ini penting untuk memastikan proyek yang berjalan benar-benar sesuai perencanaan dan memberikan manfaat optimal.
