“Masyarakat itu emak-emak pada nanya, kalau gak milah ada sanksi ya?. Lah gimana kita mau tahu, sampah pisang masuk non organik atau organik , biji salak masuk apa. Mereka banyak yang gak tahu,” sesalnya.
Tak hanya itu, Zamila juga menyoroti praktik di lapangan yang dinilai tidak konsisten. Menurutnya, sampah yang sudah dipilah warga justru kembali dicampur saat diangkut petugas.
“Faktanya ternyata sampah organik dan non-organik itu ketika ada ibu-ibu yang sudah memilah di gerobak langsung disatukan. Nah ini konsepnya seperti apa?,” kesalnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi D DPRD DKI itu mengingatkan agar persoalan penanganan sampah di Jakarta tidak dianggap sepele. Apalagi, pengalaman krisis sampah di Bantargebang harusnmenjadi pelajaran penting bagi Pemprov DKI.
“Kejadian Bantargebang kok tidak dijadikan pelajaran. Kok santai aja. Saya bahkan proaktif menelepon tapi tidak direspons. Jadi kurang serius,” tegasnya.
Selain itu, Zamila juga mengkritik banyaknya alat penanganan sampah yang sudah dibeli dinas namun tidak dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya alat biopori yang disebut hanya tersimpan tanpa digunakan.
