“Jumlah RW kumuh di Jakarta turun sangat signifikan sejak 2017 hingga 2025. Momentum ini perlu didukung TPAKD melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya kader PKK, Jumantik, Dasawisma, dan kelompok perempuan lainnya,” katanya.
Pramono juga menekankan pentingnya penguatan program bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah, serta dukungan bagi UMKM agar dapat naik kelas melalui akses kredit, pembiayaan, dan digitalisasi sistem pembayaran.
“UMKM juga harus menjadi perhatian utama, khususnya pelaku UMKM di pasar rakyat dan sektor informal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya mendukung pengembangan Jakarta sebagai Kota Sinema dan pusat industri kreatif nasional. Karena itu, TPAKD diminta terus berinovasi serta memperkuat pemantauan lapangan agar seluruh program berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Penguatan peran BUMD serta pengembangan program Jakarta Entrepreneur juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat fondasi ekonomi Jakarta menuju kota global yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.(sofian)
