Lebih lanjut, Singgih menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap alokasi anggaran Kementerian Sosial yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi utama penanganan kesejahteraan sosial serta kebencanaan.
Menurutnya, meskipun terdapat penambahan anggaran Kementerian Sosial dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk kebutuhan lain seperti pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan program-program baru, sehingga belum sepenuhnya memperkuat sektor perlindungan sosial dan kesiapsiagaan bencana.
“Anggaran yang berkaitan langsung dengan tugas pokok Kementerian Sosial, khususnya perlindungan sosial dan kebencanaan perlu diperkuat kembali. Penambahan anggaran yang ada saat ini sebagian besar digunakan untuk kebutuhan SDM dan program lain, sehingga perlu ada keseimbangan agar fungsi pelayanan sosial kepada masyarakat tetap optimal,” Pungkasnya.
Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Gudang Logistik Regional Timur di Makassar ini menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus memastikan sistem logistik nasional mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif ketika terjadi keadaan darurat.
