“Kesejahteraan TNI menjadi isu sentral di DPR dan juga isu sentral di TNI yang terus kita perjuangkan. Alhamdulillah di sini sudah lumayan,” katanya.
Meski demikian, Taufiq mengungkapkan masih terdapat sejumlah kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi, terutama bagi para Babinsa yang menjadi ujung tombak TNI AD di tingkat desa. Salah satunya adalah keterbatasan kendaraan operasional berupa sepeda motor dinas.
“Tetapi menyangkut fasilitas yang dibutuhkan oleh tentara, misalnya saja Babinsa kita itu belum semua mendapatkan sepeda motor. Harapannya adalah semua Babinsa itu harus dapat sepeda motor dinas sehingga mereka lebih nyaman di dalam bekerja,” ungkapnya.
Selain persoalan kendaraan dinas, Komisi I DPR juga menemukan bahwa belum seluruh desa di wilayah Kodim 0709/Kebumen memiliki Babinsa definitif. Dari sekitar 460 desa yang ada, baru sekitar 330 desa yang telah memiliki Babinsa dengan surat keputusan resmi penugasan.
“Belum juga semua desa terisi Babinsa. Dari 460 baru sekitar 330 yang ada skepnya. Artinya mereka resmi sebagai anggota Babinsa,” jelas Taufiq.
