“Luas wilayahnya juga sangat besar. Itu masalahnya, dan itu akan kami perjuangkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Bias Layar menilai kondisi anggaran dan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Imigrasi Kalimantan Tengah sudah cukup baik. Ia menyebut penyerapan anggaran berjalan sesuai target dan didukung capaian PNBP yang tinggi.
Selain sarana operasional, ia mengungkapkan bahwa Komisi XIII DPR RI juga mencatat kebutuhan penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan keimigrasian.
Menurutnya, usulan penambahan pegawai telah dibahas dalam rapat kerja sebelumnya dan saat ini menunggu proses koordinasi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan kementerian terkait. “SDM itu waktu kami rapat kerja sudah ada usulannya. Kami meminta pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian PANRB, kemudian dengan BKN dan Kementerian Keuangan,” jelas Bias Layar.
Ke depan, lanjutnya, dirinya berharap agar pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah dapat semakin baik, profesional, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ia juga menilai pengelolaan keimigrasian yang baik dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
