Cara ini, kata Deddy, jadi yang paling memungkinkan apabila pemerintah perlu menempuh langkah strategis untuk memperkuat BNPP sebagai simpul koordinasi antar-kementerian. Nantinya, Joint Secretariat Office di lingkungan BNPP akan melibatkan sekretaris jenderal kementerian terkait untuk menyusun prioritas pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu.
Ia menegaskan, usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk menambah anggaran baru bagi BNPP, melainkan mengoptimalkan anggaran kementerian dan lembaga yang telah tersedia agar lebih berpihak kepada pembangunan wilayah perbatasan.
“Jadi, tidak perlu minta anggaran baru khusus BNPP, khusus dana perbatasan. Tetapi dengan yang diberikan negara melalui APBN itu, bagaimana kita bisa mengambil itu untuk kemudian kita geser dulu ke daerah perbatasan,” beber Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Deddy menilai penguatan BNPP hanya akan efektif apabila didukung komitmen politik dari pemerintah untuk memperkuat mandat koordinasinya.
Menurutnya, Kemendagri perlu mendorong pemberian mandat yang lebih konkret kepada BNPP agar mampu menyinergikan kebijakan dan program lintas sektor, sehingga pembangunan kawasan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
