IPOL.ID – Sekolah Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan masuk dalam nominatif pembangunan tahap ketiga, dengan rencana pelaksanaan konstruksi pada Oktober 2026, setelah pemenuhan kesiapan lahan dan infrastruktur dasar. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Bupati Tasikmalaya di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, hadir didampingi Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Wini, Kepala Dinas PUTRLH Deden Ramdhan Nugraha, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bonbon Sahroni, serta Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Otong Kusmana.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaporkan bahwa progres pematangan lahan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Lahan yang disiapkan memiliki luas ±8,23 hektare dan telah memiliki status sertifikasi. Cecep menyampaikan bahwa lokasi Sekolah Rakyat berada sekitar 300 meter dari jalan provinsi, serta didukung oleh rencana penyelesaian infrastruktur dasar secara bertahap.
“Pematangan lahan ditargetkan selesai pada akhir Juni. Akses menuju lokasi relatif dekat dengan jalan provinsi, dan infrastruktur pendukung saat ini dalam proses penyelesaian,” ujar Cecep. Adapun infrastruktur pendukung yang sedang disiapkan meliputi akses jalan, jaringan listrik, dan penyediaan air melalui sumur bor. Penanganan akses jalan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan jalan existing sebelum dilakukan penguatan permanen.
Sejalan dengan kesiapan tersebut, Sekolah Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam kategori tahap ketiga pembangunan, dengan tahapan awal berupa pematangan lahan dan penyediaan akses. Tahap ketiga pembangunan dijadwalkan mulai berproses pada Agustus 2026 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan konstruksi pada Oktober 2026, menyesuaikan dengan kesiapan teknis di lapangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui mekanisme kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Penjangkauan calon peserta didik dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, dengan penetapan akhir oleh kepala daerah,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai fasilitas pendidikan berasrama dengan kapasitas besar, yang dapat menampung sekitar 1.000 peserta didik. Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan secara bertahap di lebih dari 100 titik lokasi. Fasilitas yang dibangun mencakup ruang kelas, asrama, laboratorium, fasilitas ibadah, serta sarana pendukung lainnya.
Di Kabupaten Tasikmalaya, kawasan Sekolah Rakyat juga direncanakan terintegrasi dengan pembangunan rumah sakit pendidikan yang bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran. Audiensi juga membahas perkembangan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), termasuk penyesuaian data serta potensi penambahan kuota pada periode mendatang. (tim)
