“Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah,” ujarnya.
BGN memastikan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut tidak dihapus, melainkan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan dukungan gizi dari negara.
Kelompok yang menjadi prioritas baru antara lain anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang masih rentan mengalami masalah gizi.
“Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Agustina.
Ia menambahkan, jumlah sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG masih bersifat sementara dan dapat bertambah seiring proses pemutakhiran data yang terus dilakukan oleh BGN.
Saat ini, BGN masih melakukan verifikasi dan evaluasi berdasarkan sejumlah indikator, seperti tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga akses terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.
