Sebagai informasi, pagu anggaran yang disepakati meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.
Said menegaskan bahwa Banggar DPR juga memberikan ruang bagi kementerian koordinator untuk mengusulkan tambahan anggaran apabila diperlukan guna mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Usulan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan RAPBN 2027.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah. “Mohon tidak dilupakan bahwa di balik segala kesuksesan ada peran infrastruktur dan konektivitas untuk masyarakat kita,” ujar AHY.
