Lebih lanjut, pengganti Khoirudin di kursi Ketua DPRD DKI itu menilai kemacetan di sejumlah kawasan Jakarta Utara, mengancam keselamatan warga. Khususnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Kerap terjadi kemacetan kendaraan bertonase besar di jalur hampir setiap hari.
“Bagi warga Jakarta Utara, ini seperti horor kemacetan. Kita tidak bisa menebak kapan lancar, kapan macet. Banyak korban jiwa tiap bulan, ini kan enggak benar. Kita menuju kota global tapi semrawut,” bebernya.
Meski demikian, Suhud menyadari, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mampu menyelesaikan masalah itu secara mandiri tanpa payung hukum yang pasti.
Karena itu, Suhud mendorong kolaborasi secara inklusif antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, mulai dari pengaturan transportasi, alur logistik, hingga tata kelola kawasan pelabuhan secara menyeluruh.
“Kita menuju kota global tapi semrawut. Banyak korban jiwa tiap bulan, ini kan enggak bener. Saya kira ini harus kita selesaikan. Harus kita tuntaskan di pangkal awalnya perubahan regulasi,” tandasnya.
