Namun, Srikandi PDIP itu mengingatkan pemerintah masih perlu memperkuat business matching agar lebih banyak investor terlibat dalam proyek pengelolaan sampah.
“Business to business maupun government to business harus lebih digalakkan. Mudah-mudahan nanti ada investor yang mau bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta,” katanya.
Berbagai cara tersebut semakin penting. Mengingat, sistem open dumping di TPST Bantar Gebang akan dihentikan. Percepatan pembangunan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern perlu percepatan.
“Penerapan sanitary landfill dan sistem pengelolaan lainnya membutuhkan biaya yang cukup besar dan harus segera dilaksanakan,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menyampaikan, Pemprov DKI telah menginisiasi berbagai pembahasan mengenai investasi hijau sebagai bagian dari percepatan pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Pemprov DKI juga memfasilitasi 13 potensi kerja sama investasi dengan calon investor. Termasuk memberikan pendampingan kepada 251 perusahaan dalam menyelesaikan berbagai kendala investasi.
