Mafirion menilai konflik yang berkepanjangan di Papua telah menimbulkan penderitaan yang besar bagi masyarakat sipil. Korban tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga hidup dalam ketakutan, kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian.
“Konflik di Papua telah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang komprehensif. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Konflik ini harus segera diakhiri melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban jiwa,” katanya.
Politisi Fraksi PKB itu menegaskan bahwa perempuan merupakan kelompok warga sipil yang sangat rentan menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata. Selain menghadapi ancaman kehilangan nyawa, perempuan juga berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan, kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, serta menghadapi trauma berkepanjangan.
IIa juga meminta pemerintah memperkuat langkah-langkah perlindungan warga sipil melalui peningkatan pengamanan terhadap kawasan permukiman, memastikan akses layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan, serta menjamin masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut. “Negara harus hadir bukan hanya ketika konflik terjadi, tetapi juga memastikan setiap warga sipil dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan terbebas dari ancaman kekerasan. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan penanganan konflik di Papua,” pungkasnya. (Tim Redaksi)
