IPOL.ID – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih bijak dan humanis dalam menangani penertiban maupun penggusuran pedagang kaki lima (PKL).
Menurutnya, kebijakan penataan tidak boleh berujung pada hilangnya mata pencaharian warga tanpa adanya solusi nyata.
Politisi PKS itu mengatakan, pihaknya banyak menerima aspirasi masyarakat yang terdampak penertiban. Ia menilai, meskipun keberadaan PKL di sejumlah lokasi telah ditertibkan, persoalan utama yang harus diperhatikan adalah keberlanjutan ekonomi warga.
“Kita harapkan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Bukan berarti mereka kehilangan mata pencarian,” ujar Ahmad Yani, Kamis (13/8/2026).
a mengingatkan, hilangnya sumber penghasilan secara tiba-tiba dapat menimbulkan persoalan sosial baru. Karena itu, Pemprov DKI perlu memastikan adanya alternatif atau solusi bagi warga yang terdampak sebelum melakukan penertiban.
Menurut politisi yang akrab disapa Yani itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban kota dengan kepentingan masyarakat kecil.
