Respons Putusan PN Jakpus, Megawati Sebut Penundaan Pemilu Inkonstitusional

IPOL.ID – Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merespons putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan Partai PRIMA yang meminta KPU tidak melanjutkan tahapan pemilu.

Menurut Megawati bahwa dalam berpolitik harus menjunjung tinggi konstitusi dan undang-undang.

Hal itu disampaikan Megawati melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut Megawati, sengketa pemilu harus berpedoman pada UU Pemilu.

“Ibu Megawati mengingatkan bahwa berpolitik itu harus menjunjung tinggi tata negara dan tata pemerintahan yang baik berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sekiranya ada persoalan terkait dengan undang-undang terhadap konstitusi ya ke MK, dan terkait sengketa Pemilu harus berpedoman UU Pemilu,” kata Hasto menirukan arahan Megawati, dalam keterangannya dikutip Jumat (3/3).

Megawati juga mengingatkan Mahkamah Konstitusi telah menolak judicial review terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Seharusnya putusan MK itu menjadi rujukan bersama.

Megawati dengan tegas meminta KPU untuk melanjutkan tahapan Pemilu 2024.

“Atas dasar putusan MK tersebut maka berbagai upaya penundaan Pemilu adalah inkonstitusional. PDI Perjuangan sikapnya sangat kokoh, taat konstitusi, dan mendukung KPU agar Pemilu berjalan tepat waktu. Karena itulah Ibu Megawati menegaskan agar KPU tetap melanjutkan seluruh tahapan Pemilu,” terang Hasto.

Dengan demikia, PDIP menolak tegas penundaan pemilu dalam segala bentuk dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Jadi sesuai arahan Ibu Ketua Umum, maka PDI Perjuangan demi menjaga konstitusi dan mekanisme demokrasi secara periodik melalui Pemilu 5 tahunan, menolak segala bentuk penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan,” katanya. (Far)