Imbas Kuncoro Mundur Sebagai Dirut Transjakarta, PDIP: BUMD Bermasalah

IPOL.ID – Anggota Komisi B Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menilai tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta bermasalah. Sejumlah petinggi BUMD, katanya, harus terjerat kasus hukum.

Teranyar, M Kuncoro mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) karena diduga terjerat kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2020 lalu.

“Terbaru Dirut TransJakarta M Kuncoro Wibowo dalam status penyidikan oleh KPK membuka mata kita bahwa ada yang salah dengan di Pemprov DKI dalam mengelola BUMD,” ujar Gilbert dalam pesan singkatnya, Rabu (15/3/2023).

Sebelumnya, ungkap Gilbert, Yoori C Pinontoan menjadi terpidana korupsi saat menjadi Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Selain itu, perekrutan Dirut Transjakarta sebelumnya, Donny Andy S Saragih harus dibatalkan karena masalah serupa.

“Ini jelas dari mereka yang terpilih lalu bermasalah, dan mengorbankan BUMD yang dampaknya merusak. Intervensi Pemprov juga sangat nyata, seperti terlihat dalam pemberhentian Dirut MRT William Sabandar oleh Anies Baswedan, terlepas dari reputasi dan kinerja yang bersangkutan yang sangat baik,” katanya.

Dia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pengelola BUMD harus mementingkan rekam jejak dan meritokrasi yang puritan dalam merekrut Direksi BUMD.

“Tim Rekrutmen Direksi BUMD juga perlu diisi orang yang berkualitas, agar terpilih calon Direksi yang baik dan berkualitas. Ini memudahkan Pemprov dalam memutuskan Direksi yang dipilih karena sudah menjalani proses yang puritan,” katanya.

Dia mengatakan, Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang mencapai triliunan rupiah akan menjadi sia-sia dengan BUMD yang bolak balik ganti Direksi dan tidak berkualitas. Dengan penyertaan modal itu, tegasnya, BUMD tidak pernah mandiri, hanya menyusu seperti bayi dan menjadi parasit.

“Reputasi Tim Rekrutmen, BP BUMD dan Gubernur sebagai pemegang saham dan pengambil keputusan (decision maker) menjadi pertaruhan. Kita harus membuat DKI lebih baik, menjadi barometer (benchmarking) buat daerah lain. Pemprov harus semakin baik, semakin berkualitas dan berdaulat dalam bersikap,” ucapnya. (Peri)