IPOL.ID – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan, Jumat (26/5), bahwa pemerintah akan kehabisan dana untuk membayar pengeluaran pada 5 Juni yang berpotensi memicu kondisi gagal bayar. Bencana gagal bayar bisa dihindari jika Kongres sepakat menaikan plafon utang yang saat ini mencapai $31,4 triliun.
Pengumuman Yellen itu memberi sedikit tambahan waktu bagi Presiden Joe Biden yang diusung oleh Partai Demokrat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kevin McCarthy dari Partai Republik untuk mencapai kesepakatan kenaikan plafon utang. Sebelumnya, Departemen Keuangan mengatakan kesepakatan plafon utang harus sudah dicapai paling tidak 1 Juni.
Patrick McHendry, salah satu juru runding Partai Republik, mengatakan mereka bisa memenuhi tenggat 5 Juni.
“Kami belum selesai, tapi kami dalam kondisi bisa memenuhi (tenggat) ini dan kami harus menghasilkan ketentuan-ketentuan yang berat,” kata McHendry kepada para wartawan seperti dilansir oleh Reuters dikutip VOA Indonesia.
Gedung Putih tidak mengeluarkan pernyataan mengenai pembicaraan tersebut. Namun, seorang pejabat administrasi yang memberi pengarahan kepada mereka mengatakan bahwa pembicaraan tentang plafon utang itu bisa berlanjut hingga akhir pekan.
Kedua belah pihak tampaknya hampir mencapai kesepakatan untuk menaikkan plafon utang yang akan berlaku selama dua tahun. Namun, mereka masih belum sepakat mengenai apakah akan memberlakukan persyaratan kerja yang lebih ketat untuk beberapa program penanggulangan kemiskinan.
Apapun kesepakatan yang dicapai harus disetujui oleh DPR yang dikuasai oleh Partai Republik dan oleh Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat sebelum Biden mengesahkannya. Proses tersebut bisa memakan waktu lebih dari seminggu.
Para juru runding untuk sementara sudah mencapai kesepakatan yang akan membatasi pengeluaran untuk banyak program-program pemerintah tahun depan, menurut seorang pejabat AS.
Program-program jaring pengaman sosial masih menjadi isu yang diperdebatkan. Pemimpin juru runding Partai Republik, Garret Graves, mengatakan pihaknya tidak akan menghapus tuntutan bahwa mereka mensyaratkan lebih banyak peserta program jaring pengaman sosial yang memiliki pekerjaan.
“Tidak. Tidak akan terjadi,” kata Graves kepada para wartawan.
Biden dan para politisi Demokrat menolak usulan dari Partai Republik mengenai persyaratan sejumlah program jaring pengaman sosial.
Partai Republik mengusulkan orang-orang dewasa berusia di bawah usia 56 tahun yang tidak memiliki anak untuk menunjukkan bukti bahwa mereka bekerja atau sedang mencari kerja jika ingin masuk program asuransi kesehatan Medicaid dan program bantuan pangan SNAP.
Usulan Partai Republik itu akan mensyaratkan lebih banyak peserta program-program itu untuk menunjukkan bahwa mereka bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Usulan itu bisa menghemat $120 miliar selama 10 tahun, tetapi akan akibatkan lebih dari satu juta warga AS tidak mendapat jaminan sosial dari program-program tersebut.
Medicaid dan SNAP sudah mengurangi pengeluaran dalam beberapa bulan terakhir setelah berkembang secara dramatis saat pandemic COVID-19. Biden, khususnya, menolak persyaratan pekerjaan untuk Medicaid yang mencakup 85 juta warga AS per Januari.
Harapan Investor
Kegagalan Kongres untuk menaikkan plafon utang sebelum 5 Juni bisa memicu kondisi gagal bayar yang mengguncang pasar keuangan dan menjerumuskan AS ke jurang resesi yang dalam.
Indeks-indeks saham utama Wall Street menguat pada Jumat (26/5) ditopang harapan para investors terkait kemajuan dalam negosiasi plafon utang. Perpanjangan selama dua tahun artinya Kongres tidak perlu membahas plafon utang lagi sampai sesudah pemilihan presiden 2024.
Sejumlah lembaga pemeringkat utang mengatakan mereka sedang mengkaji kemungkinan menurunkan peringkat utang AS. Hal itu akan menaikkan biaya-biaya peminjaman dan melemahkan posisi AS sebagai tulang punggung sistem keuangan global.
Kemacetan negosiasi plafon utang pernah juga terjadi pada 2011 yang mendorong Standard & Poor’s untuk menurunkan peringkat utang AS.
Sebagian besar legislator sudah meninggalkan Washington untuk liburan Memorial Day, tetapi para pemimpin partai mengatakan mereka harus siap kembali untuk pemungutan suara jika tercapai kesepakatan. (VOA Indonesia/Far)
