Sekjen DPR Akui Minta 80 Kursi ke Garuda untuk Berangkat ke Tanah Suci

IPOL.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengakui menghubungi Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra meminta agar disiapkan 80 kursi untuk berangkat ke Tanah Suci.

Namun Indra mengatakan, permintaan itu terkait dengan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksaan haji.

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk menjalankan fungsi pengawasan, di musim haji tahun ini pun DPR akan ke Tanah Suci untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik,” kata dia, Rabu (15/6).

Nah, dirinya kemudian menghubungi Dirut Garuda Indonesia yang notabene merupakan sahabat lamanya.

Tujuannya tak lain untuk memastikan ketersediaan seat (kursi) penerbangan dari maskapai berplat merah tersebut.

“Karena teman lama, saya hubungi Dirut Garuda untuk minta tolong dicarikan tiket atau seat untuk Tim Pengawas (Timwas) haji DPR RI beserta sekretariat di dalamnya. Kurang lebih jumlahnya 80 orang, itu terdiri dari anggota Komisi VIII yang membidangi agama, Komisi V yang membidangi masalah transportasi, Komisi IX yang menangani kesehatan, serta Komisi VI DPR yang membidangi BUMN. Tapi saya tegaskan disini ya, kami tidak minta gratis, kami tetap membayar. Karena kami paham sekali Garuda perusahaan Tbk, jangan kan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi ini untuk 80 tiket. Tidak ada kalimat saya yang minta gratis juga,” papar Indra.

Meski demikian, lanjut Indra, saat itu bahkan hingga saat ini belum ada kesanggupan atau kepastian dari dirut itu untuk ketersediaan tiket penerbangan dari Garuda.

Oleh karenanya, pihaknya tengah membicarakan atau mendiskusikan kembali untuk mencari solusi terakhir, jika hingga waktu yang ditentukan belum juga ada kepastian dari Garuda. Salah satunya dengan menggunakan maskapai penerbangan lainnya di luar Garuda.

“Kami sih masih berharap bisa menggunakan Garuda yang merupakan maskapai kebanggaan dalam negeri. Namun jika memang tidak ada, kami akan cari jalan keluar. Misalnya dengan menggunakan maskapai lain atau maskapai asing. Sehingga DPR pun akan tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan yang diamanahkan undang-undang dengan baik. Sekaligus bisa memastikan jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan dengan baik saat menjalankan rukun Islam ke lima tersebut,” katanya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, mengungkapkan bahwa pihaknya dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ketersediaan tiket pesawat untuk Tim Pengawas Haji DPR RI beserta tim sekretariatnya untuk perjalanan ke tanah suci.
(far)