IPOL.ID- Senin (21/8) pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan WFH bagi para ASN di lingkup non pelayanan hingga tiga bulan mendatang.
Meski menuai pro dan kontra, kebijakan bagi ASN bekerja dari rumah bakal terus berjalan.
Ditengah perdebatan dan pro kontra tersebut, anggota Fraksi Gerindra, Syarief mempertanyakan tunjangan kerja daerah (TKD) bagi para ASN yang mendapat giliran WFH.
“Apakah ASN yang mendapatkan rolingan untuk WFH itu tetap mendapatkan TKD,” ujar sekretaris Komisi D DPRD DKI itu kepada Ipol.id, Senin (21/8).
Syarief mengatakan, jika kebijakan pemprov terhadap TKD diterapkan sama dengan saat bencana covid 19.
Tentunya, kata dia lagi TKD bagi para ASN harus mengalami pemotongan TKD. Padahal, kata dia tidak sedikit ASN yang mengajukan kredit pada Bank DKI.
” Dampaknya akan terjadi kredit macet pada Bank DKI. Sebab, hak itu akan mempengaruhi kemampuan membayar kredit bagi para ASN di Jakarta,” ucapnya.
Lebih lanjut, anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih dari dapil Jaktim itu mengungkapkan jika Fraksi Gerindra seutuhnya mendukung kebijakan pemprov. Khususnya, terkait kebijakan penanggulangan polusi udara di Jakarta. Namun, hal itu idealnya dibarengi dengan pertimbangan yang matang dan tidak merugikan semua pihak.
