IPOL.ID – Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi, mengusulkan sejumlah solusi kepada Pemprov DKI terkait keinginan meminjam Rp 1 triliun kepada pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkan Rasyidi saat rapat badan anggaran (banggar) pembahasan antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan DPRD DKI Gedung DPRD DKI.
“Kemarin dalam rapat Banggar eksekutif mau pinjam duit Rp1 triliun buat tempat pengelolaan sampah terpadu refused derived fuel (RDF). Rapimgab tidak setuju. Untuk apa kita minjem? Kan bisa dicari solusi yang lain,” ujar Rasyidi saat berbincang dengan wartawan, Selasa (12/9).
Kemudian lanjut politisi PDIP dapil Jakarta Timur ini pihak eksekutif berkeinginan merubah APBD dari Rp 81,5 Triliun menjadi 80,5 Triliun. Pihak eksekutif berkeinginan merealisasikan pinjaman tersebut dengan mengurangi anggaran yang lain.
“Saya tidak setuju merubah Rp 87 Miliar dalam program normalidasi waduk-waduk. Saya menyarankan ambil saja dari biaya tidak terduga (BTT),” bebernya.
Menurut anggota fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dirinya lebih anggaran dikurangi Rp 1 Triliun karena target kita tidak pernah tercapai. “Jadi gak perlu mengurangi anggaran yang lain. Sepertinya anggota yang lain setuju,” ungkapnya.
