IPOL.ID – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta dan Tokoh Masyarakat, Senin (13/11) berkumpul sebagai upaya untuk menciptakan kondisi Jakarta yang kondusif, aman, dan nyaman jelang pemilu.
Hadir dalam pertemuan itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI M. Hasan, dengan jajarannya.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Heru mengapresiasi pertemuan tersebut, karena dinilai penting sebagai langkah awal dalam menciptakan suasana pemilu yang sehat.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentunya sudah menentukan titik-titiknya (yang berpotensi rawan) agar ini menjadi aman dan kondusif,” ujar Heru di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, pada Senin (13/11).
Heru menilai, salah satu tantangan besar yang sering dihadapi ketika pemilu yaitu berita hoax yang bersifat merusak reputasi pihak lain. Untuk itu, penting dilakukan sinergi dengan berbagai macam pihak yang dekat dengan masyarakat agar dapat menjamin kelancaran proses pemilu.
“Kita harus memilah berita-berita yang memang hoax (supaya) bisa kita abaikan. Sekali lagi harapan kami adalah melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa memberikan informasi terbaik bagi masyarakat,” terang Heru.
Kemudian, Heru juga menyampaikan, jajaran Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen dalam menjunjung tinggi profesionalisme dengan bersikap netral. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai aturan terkait netralitas saat pemilu.
“ASN pasti memiliki aturan-aturan dan prosedur tetap (protap), sehingga ASN DKI Jakarta (diharapkan) dapat menjalankan tugas dengan mengusung profesionalisme. Tentunya kami juga melakukan itu untuk memberikan kenyamanan bagi warga jelang pesta pemilu 2024,” tambahnya.
Ia tak lupa mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara kedamaian dan keamanan Kota Jakarta saat pemilu 2024 nanti.
Heru berharap, para tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama proses kampanye dan pemilihan umum.
“Hal ini tidak lepas dari posisi Jakarta sebagai barometer politik ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan di Indonesia. Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu (berpedoman pada) Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Bawaslu juga telah menetapkan dan menempatkan Jakarta sebagai daerah paling rawan gangguan. Sehingga kita memerlukan tindakan mitigasi dan deteksi dini untuk mencegah potensi kerawanan agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas,” jelas dia.
Dia optimis Pemprov DKI Jakarta mampu mengawal proses pelaksanaan pemilu dengan baik, sehingga dapat menjadi barometer demokrasi nasional yang sehat dan matang.
“Kita buktikan bahwa pelaksanaan pemilu di Jakarta berlangsung damai, aman, berkualitas, dan bermartabat, dengan kerja keras, keikhlasan, dan doa. Saya yakin pemilu 2024 di Jakarta akan berjalan dengan sukses, aman, adil, dan damai” pungkas Heru. (Sofian)
