Muncul di Sidang MK, Bansos Bakal Jadi Target Operasi Bawaslu

IPOL.ID– Isu pembagian sembako menjadi alat dalam mendongkrak elektabilitas calon presiden di sidang MK membuat Bawaslu menargetkan pengawasan ketat terhadap peredaran bansos di pilkada serentak 2024.

Wasit pemilu itu pun kini tengah menggodok tim khusus dalam mengawasi pola ‘serangan fajar’ menjelang pemilihan.

“Iya, pasti akan jadi pengawasan. Yang penting kan tidak boleh ada bantuan sosial yang digunakan pemerintah untuk kepentingan peserta pasangan calon tertentu ya,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Selasa (23/4).

Bagia juga memberikan atensi khusus untuk pengawasan pilkada serentak 2024. Atensi khusus itu mulai soal kendala geografis, netralitas ASN hingga penggunaan program pemerintah.

“Sekarang kami berharap kepada para Kepala Daerah tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, kecuali atas izin Menteri Dalam Negeri, sampai dengan enam bulan Pilkada selesai,” ungkap dia.

Menurut dia, Pilkada serentak tahun ini berbeda dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya di masa pandemi. Bagja pun menyoroti jumlah wilayah yang menyelenggarakan pilkada pada tahun ini yang jauh lebih banyak ketimbang pilkada sebelumnya.

“Kenapa? Karena seluruh daerah melakukan pemilihan kepala daerah. Kalau dulu ada 270 (daerah), sekarang semuanya melakukan pemilihan kepala daerah, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta,” tutur Bagja.

Oleh sebab itu, Bagja mengatakan koordinasi berjenjang yang dilakukan Bawaslu akan diperkuat sebagai antisipasi terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.

“Sumber daya juga harus diperkuat. Kenapa? Karena misalnya ada sumber daya manusia kita berkurang itu harus dipikirkan untuk pengisian terhadap sumber daya manusia tersebut,” ujarnya.(Sofian)