IPOL.ID – Menjelang perhelatan Pilkada Kukar 2024, pemerintah setempat telah mengalokasikan dana sebesar Rp12 miliar untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses demokrasi.
Anggaran tersebut disalurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bulan Maret lalu, menandai komitmen kuat dalam menjaga stabilitas politik daerah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, mengungkapkan bahwa dana tersebut didistribusikan ke berbagai instansi keamanan.
“Polres Kukar menerima Rp8,1 miliar, Kodim 0906 Kutai Kartanegara Rp2 miliar, Polres Bontang Rp1,2 miliar, dan Kodim 0908 Bontang Rp624 juta,” jelasnya.
“Pencairan dana dilakukan secara langsung untuk memastikan kesiapsiagaan aparat keamanan,” imbuhnya.
Kolaborasi antara Pemkab Kukar dengan Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Polres Bontang, dan Kodim 0908 Bontang, serta Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu, menjadi kunci dalam pengamanan wilayah hukum yang luas. Bupati Kukar sendiri telah menginstruksikan semua pihak untuk menjaga kondusivitas selama Pilkada, mengingat pentingnya event ini bagi pendidikan demokrasi bagi masyarakat.
