Menko Polhukam Tegaskan TNI, Polri dan ASN Harus Netral Pada Pilkada 2024

IPOL.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri, harus netral pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Menko menegaskan agar institusi tersebut bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Saya kembali mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri, dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) harus bersifat netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujarnya saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Papua di Jayapura, Papua, Rabu (29/5/2024).

Menurut Menko Hadi, sikap dan perilaku netral perlu ditunjukkan oleh ASN, TNI, dan Polri agar tidak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada yang dapat memengaruhi legitimasi masyarakat pada hasil Pemilu.

“Tentunya, kualitas demokrasi akan terganggu apabila legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil Pemilu, Pemerintah, maupun kepada Penyelenggara Pemilu,” katanya.

Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 545 daerah. Pilkada Provinsi akan dilaksanakan di 37 Provinsi, termasuk Papua.

Penyelenggaraan Pilkada di wilayah Papua akan dilaksanakan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

“Maka dari itu, diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024,” kata Menko Hadi.

Mantan Panglima TNI ini berharap setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, sinergitas seluruh komponen bangsa dan negara dalam menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan, adalah hal yang sangat penting. Karena ketika ada masalah dalam stabilitas polhukam tentunya akan memengaruhi tahapan Pilkada 2024.

“Sebagai contoh, jika terjadi gangguan keamanan di salah satu daerah maka akan timbul situasi yang tidak kondusif, bahkan dapat mengancam Penyelenggara Pilkada, sehingga penyelenggaraan Pilkada tidak dapat berjalan dengan baik bahkan bisa tertunda,” kata Menko Polhukam.(Yudha Krastawan)