IPOL.ID – Program kedaulatan pangan dinilai menjadi solusi kongkrit dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim di provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Sebab, kedaulatan pangan diyakini bisa menjadikan kemandirian di bidang ekonomi, khususnya di level menengah bawah.
Berkaca pada keyakinan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin pun sudah memproyeksikan sejumlah program dalam hal menunjang terciptanya kedaulatan pangan di masyarakat.
“Saya minta APBD 2025 fokus dalam hal penanganan kemiskinan dan berpihak pada rakyat. Baik itu di bidang tani kebun, peternakan dan perikanan kelautan,” ujar Pj Bahtiar, Kamis (29/8/2024).
Dengan program memperkuat kedaulatan pangan yang ditunjang dengan penganggaran di APBD Sulbar.
Pemda Sulbar, sambung Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu, akan berperan aktif dalam pengadaan bibit-bibit unggul holtikultura, bibit ternak unggul atau melalui insenminasi buatan dan benih-benih ikan, kepiting dan lainnya.
“Jika saat ini provinsi Sulbar masuk dalam kategori provinsi miskin ekstrim. Kedepan, kita entaskan kemiskinan yang ada di Sulbar lewat program-program yang pro rakyat,” ujarnya penuh semangat.
Pj Bahtiar mengungkapkan, tugas yang diemban menjadi penjabat gubernur Sulbar tergolong masih seumur jagung. Sebab, dirinya ditunjuk menjadi Pj gubernur pada akhir Mei 2024 menggantikan Zudan Arif Fakrulloh.
“Saat itu APBD 2024 sudah berjalan, dan anggaran yang ada saat ini bukan program yang kita rencanakan. Karena itu, 2025 harus menjadi awal dari perbaikan ekonomi Sulbar guna terbebas dari angka kemiskinan ekstrim,” ujarnya.
Seperti diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut data enam provinsi alami kemiskinan ekstrem, dengan Sulawesi Barat sebagai provinsi terbesar angka kemiskinan ekstrem dibanding tahun sebelumnya.
Hal itu terungkap dalam rapat bersama Komisi XI DPRnl bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Dikatakan Amalia, kemiskinan ekstrem mengalami penurunan di hampir seluruh provinsi.
Sayangnya, terdapat enam provinsi yang tercatat mengalami peningkatan kemiskinan pada tahun 2024, dibanding tahun sebelumnya.
Disebutkannya, angka kemiskinan terbesar terjadi di Sulawesi Barat. Dari catatan BPS, masyarakat miskin ekstrem di kawasan tersebut bertambah 0,71 persen.
“Data itu memang benar adanya. Namun yang lebih penting, masalah kemiskinan ekstrem diatasi penyebabnya ketimbang diskusi angka-angka statistik,” ucapnya.
Salah satu caranya, kata dia dengan memasifkan program ketahanan dan kedaulatan pangan. Sehingga hasil pangan itu bisa bernilai ekonomi untuk masyarakat.
“Belikan saja masyarakat bibit-bibit unggul untuk kemudian dikembangkan sehingga tercipta namanya ketahanan dan kedaulatan pangan. Hasilnya bisa diekspor keluar, kalau ini dilakukan dengan baik maka persoalan kemiskinan bisa diatasi,” paparnya.
Lebih lanjut, Bahtiar mencontohkan saat masih menjabat Pj Gubernur di Sulawesi Selatan. Sejumlah program pengentasan kemiskinan masyarakat dilakukan, dengan pengadaan ayam, teknologi biofloc untuk sektor perikanan, bibit-bibit unggul untuk pertanian hingga BPJS tenaga kerja teruntuk nelayan.
“Saat itu kemiskinan ekstrem Sulael turun dari 1,01 menjadi 0,70 angkanya,” tutupnya.(sofian)
