Oposisi Suriah Mulai Bentuk Pemerintahan, Mohammed Al-Bashir Ditugaskan Pimpin Transisi

IPOL.ID – Pasukan oposisi Suriah sedang dalam pembicaraan untuk mengambil alih kekuasaan resmi negara tersebut setelah serangan besar-besaran yang merebut sejumlah wilayah, termasuk Damaskus, dan menggulingkan Presiden Bashar al-Assad.

Pemimpin oposisi Ahmed al-Sharaa, yang juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani, bertemu dengan Perdana Menteri Mohammed al-Jalali pada Senin (10/12) untuk mendiskusikan transisi.

Al-Jalali, yang menjabat di bawah al-Assad, telah setuju untuk mengalihkan kekuasaan kepada Pemerintah Keselamatan Suriah (SSG) dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

“Kami bekerja untuk memastikan masa transisi berjalan cepat dan lancar,” kata al-Jalali seperti dilansir Aljazeera.

Pemerintah transisi akan dibentuk oleh Mohammed al-Bashir, yang dekat dengan HTS – kelompok yang memimpin pengambilalihan Damaskus – dan mengepalai SSG yang berbasis di Idlib.

Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, menyerukan sebuah proses transisi yang menjamin kelangsungan institusi-institusi Suriah dan memungkinkan rakyatnya untuk “memetakan jalan untuk memenuhi aspirasi-aspirasi mereka yang sah…dan mengembalikan Suriah yang bersatu”.

Setelah terbentuk, pemerintah baru kemungkinan akan memprioritaskan konsolidasi kontrol atas wilayah yang baru saja diperoleh, membentuk kembali lembaga-lembaga pemerintah, dan memulangkan para pengungsi Suriah dan mereka yang terlantar, kata Stephen Zunes, seorang profesor politik di Universitas San Francisco, kepada Al Jazeera.

Kemajuan pesat pasukan oposisi yang dipimpin HTS menandai titik balik generasi dalam perang saudara yang telah berlangsung selama 13 tahun di negara itu.

Konflik ini telah merenggut ratusan ribu nyawa, menyebabkan salah satu krisis pengungsi terbesar dalam sejarah modern, membuat kota-kota menjadi puing-puing, dan memicu sanksi global yang menghancurkan perekonomian.

Ketika masih berkuasa, al-Assad menghadapi tuduhan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia atas tindakan keras yang brutal, termasuk pembunuhan, penyiksaan dan penghilangan paksa, serta penggunaan senjata kimia terhadap penduduk Suriah.

“Orang-orang bertanya-tanya seperti apa tatanan baru ini nantinya,” kata Resul Serdar dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Damaskus, seraya menambahkan bahwa oposisi yang terpecah-pecah dapat memicu pertarungan politik yang sengit.

“Keamanan adalah salah satu kekhawatiran utama.” Serangan gencar Israel yang telah menghantam situs-situs militer negara itu selama dua hari terakhir menciptakan “tantangan besar” bagi mereka, tambahnya.

Dalam memetakan arah baru, HTS yang merupakan mantan afiliasi al-Qaeda, telah berusaha untuk memoderasi pandangan garis kerasnya, menawarkan amnesti bagi tentara yang menjalani wajib militer di bawah rezim al-Assad dan menjanjikan perlindungan bagi kelompok agama minoritas.

Namun, kepemimpinan baru ini telah memastikan untuk mencari “pembalasan yang adil” bagi para pejabat militer dan keamanan senior yang terlibat dalam kejahatan perang.

“Kami tidak akan ragu untuk meminta pertanggungjawaban para penjahat, pembunuh, petugas keamanan dan tentara yang terlibat dalam penyiksaan terhadap rakyat Suriah,” kata al-Sharaa, yang menawarkan imbalan untuk informasi tentang mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Ini adalah “awal baru yang bersejarah bagi rakyat Suriah yang telah menderita kekerasan dan kekejaman yang tak terkatakan selama 14 tahun terakhir,” kata Komisi Penyelidikan PBB untuk Suriah.

“Adalah kewajiban bagi mereka yang sekarang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kekejaman seperti itu tidak akan pernah terulang lagi.”

“Langkah yang paling penting adalah keadilan, dan bukan pembalasan,” kata Agnes Callamard, kepala kelompok hak asasi manusia Amnesty International. (far)