indoposonline.id – Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS) meminta pemerintah untuk melihat persoalan stunting dari akar permasalahannya, yaitu bagaimana pemahaman masyarakat akan 1000 HPK dan bagaimana keterpenuhan gizi calon ibu dan anak dimasa tersebut. Hal itu disampaikan KOPMAS menanggapi skema baru penanganan stunting oleh pemerintah.
Bertepatan dengan hari gizi nasional 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting nasional. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan siap menerima perintah Presiden Jokowi tersebut. Disampaikan Hasto bahwa upaya menurunkan angka stunting merupakan tantangan tersendiri.
Presiden telah menargetkan pada 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen. Sementara saat ini, persentase penurunan stunting baru mencapai 2,7 persen. BKKBN sendiri memprediksi hingga 2024 akan ada 20 juta kelahiran baru. Yang artinya terdapat 20 juta anak yang harus dijaga agar tidak mengalami stunting.
