IPOL.ID – Pasca 100 hari kerja pemerintahan Prabowo. Isu akan adanya pergantian menteri atau reshuffle mencuat.
Kabar yang beredar, pergantian akan dilakukan pada menteri yang tidak seirama dengan kepemimpinan presiden Prabowo selama tiga bulan roda pemerintahannya.
Menyikapi itu, Ketua Umum (Ketum)Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai perombakan atau pemecatan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga tidak ada pihak yang boleh mengintervensi keputusan tersebut.
“Biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisis berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden,” ujar Bahlil, Minggu (9/2/2025).
Menurutnya, Partai Golkar, sebagai partai dengan kursi terbanyak di kabinet, memiliki tanggung jawab penuh dalam membantu Presiden.
Diyakininya, Prabowo memahami kualitas kader Golkar yang saat ini berada di pemerintahan.
“DPP Partai Golkar memiliki sekitar delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu Gubernur Lemhannas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul kualitas kader-kader Golkar. Karena Golkar adalah gudangnya pemimpin bangsa,” katanya.
