IPOL.ID – Pemulihan kuota Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dijanjikan Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah dua hari jelang pelantikan 20 Februari mendatang.
Hal itu dikarenakan sempat adanya pemotongan kuota KJMU sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih menjalankan pemerintahan.
Kebijakan itu, dikatakan Ima sejalan dengan arahan pasangan cagub nomor urut 3 di pilkada 2024 lalu yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan Jakarta ke depan.
“Kami ingin memastikan bahwa akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu tetap terjaga. Pemangkasan penerima KJMU di tahun 2024 telah berdampak pada ribuan mahasiswa yang seharusnya mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kami mendorong agar kuota penerima dikembalikan, terutama bagi mereka yang telah menyanggah dan terbukti memenuhi syarat,” ujar Ima di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penerima KJMU Tahap II Tahun 2024 mencapai 15.648 mahasiswa. Angka ini lebih rendah dari kuota yang seharusnya tersedia.
Pendaftaran KJMU Tahun 2025 dijadwalkan berlangsung pada 10-21 Maret 2025, dengan proyeksi penerima sebanyak 20.000 mahasiswa, sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Kuota penerima KJMU 2025 akan mencakup 15.648 mahasiswa penerima lanjutan, 424 mahasiswa yang sebelumnya dicoret di tahap II 2024 akibat dugaan kepemilikan mobil atau aset dengan nilai NJOP di atas Rp1 miliar tetapi telah menyanggah, serta 3.928 mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jakarta yang berakreditasi B dan C.
“Diharapkan pemangkasan kuota pada tahap sebelumnya tidak terjadi lagi dan memastikan bahwa program ini tetap berjalan dengan jumlah penerima yang lebih optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Ima menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang tidak boleh diabaikan. Ia memastikan bahwa pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno akan berkomitmen untuk mendukung akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta.
“Mas Pramono dan Bang Doel sudah menyampaikan dengan jelas bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada mahasiswa Jakarta yang terhambat pendidikannya hanya karena kendala biaya. Kami akan memastikan bahwa program ini tetap berjalan dan kuotanya kembali seperti semula,” katanya.
Diharapkannya, proses seleksi penerima KJMU dilakukan dengan transparan dan akurat agar tidak ada mahasiswa yang kehilangan haknya akibat kesalahan administrasi atau sistem verifikasi yang tidak adil.
Sebagai langkah awal, Ima akan terus mengawal agar anggaran KJMU digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Ia berharap bahwa mahasiswa yang sempat terdampak pemangkasan kuota tahun lalu dapat kembali mendapatkan haknya, sehingga Jakarta terus melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
“Kami akan terus mengawal program ini hingga terealisasi dengan baik. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci bagi kemajuan Jakarta, dan kami tidak ingin ada satu pun anak muda yang tertinggal,” tandasnya. (sofian)
