IPOL.ID – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta pemerintah daerah dan seluruh pilar sosial bergerak cepat menyiapkan calon siswa dari keluarga tidak mampu untuk Sekolah Rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul ketika memimpin dialog pilar-pilar sosial dan koordinasi pembentukan sekolah rakyat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (18/4/2025).
Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu daerah yang telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sejak awal program ini digulirkan.
“Banyuwangi ini sudah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektare, padahal syarat minimal hanya 6 hektare. Artinya sudah sangat siap. Lahannya cukup untuk SD, SMP, SMA, termasuk perumahan guru dan fasilitas olahraga,” ujar Gus Ipul.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini tim dari berbagai kementerian sedang melakukan verifikasi kelayakan lokasi dan kesiapan pelaksanaan. “Kalau semua syarat dipenuhi, pembelajaran bisa dimulai tahun ini. Target nasional kita bangun 200 sekolah rakyat, dan semoga Banyuwangi masuk dalam gelombang pertama,” tambahnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan pendidikan formal dan pendidikan karakter. Biaya operasionalnya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari konsumsi, alat belajar, hingga fasilitas tempat tinggal.
“Ini semuanya gratis. Makan, minum, alat tulis, bahkan tempat tinggal di asrama. Ini bukan sekadar sekolah, tapi juga pusat pembinaan karakter,” ujar Gus Ipul.
Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 (lapisan paling miskin dalam data kesejahteraan nasional). “Kalau sudah tidak ada desil 1, maka bisa dari desil 2. Tapi tetap prioritas paling miskin. Kita punya data 9 juta KPM di desil 1,” jelasnya.
Mensos Gus Ipul menekankan pentingnya keterlibatan daerah, termasuk dalam penyediaan guru. “Bupati dan wali kota diminta mengusulkan guru-guru dari daerah masing-masing. Prioritasnya PNS dan P3K. Kalau masih kurang, bisa P3K paruh waktu atau bentuk rekrutmen lainnya,” ujarnya.
“Ini kerja bersama, bukan hanya Kementerian Sosial. Kementerian PU yang bertugas untuk pembangunan, Kemendikbud untuk kurikulum dan rekrutmen guru, dan kami di Kemensos mendukung dari sisi sosial dan data,” tambahnya.
Sementara itu Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan daerahnya. Ia menjelaskan bahwa dua lokasi telah disiapkan sebagai calon tempat sementara untuk memulai kegiatan pembelajaran, yakni di Rusunawa Klatak dan Balai Diklat Banyuwangi.
“Kami sudah usulkan ke Kementerian Sosial dan alhamdulillah sudah dicek langsung. Tinggal menunggu penetapan lokasi mana yang paling cocok. Intinya kami siap,” ujar Ipuk.
Terkait sumber daya manusia, ia menyampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten telah mengidentifikasi ASN dan P3K yang dapat ditugaskan ke Sekolah Rakyat. “Kita akan tempatkan guru-guru yang ada, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang ditetapkan pusat,” ujarnya.
Ipuk juga berharap agar program ini dapat segera berjalan karena dampaknya akan sangat signifikan bagi pengurangan kemiskinan di Banyuwangi. “Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas dan merata adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini jawaban konkret dari negara,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mensos Gus Ipul juga mengajak para pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, Pendamping PKH, dan relawan lainnya untuk aktif mendampingi proses rekrutmen siswa dan mengawal program agar berjalan tepat sasaran. (Yudha Krastawan)
