IPOL.ID – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas memberikan sambutan tajam dan reflektif terkait kondisi ekonomi umat Islam Indonesia yang dinilai masih tertinggal secara struktural.
“Ini acara yang sudah kesekian kalinya, dan akan kita ulang terus di tahun depan dan tahun depan. Karena apa? Karena ekonomi umat itu masih bermasalah,” ungkap Buya Anwar saat mengawali sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Sidang Tahunan Ekonomi Umat Tahun 2025 di Hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, akhr pekan lemarin.
Buya menyebutkan bahwa umat Islam yang secara jumlah mencapai lebih dari 86% di Indonesia, tapi ironisnya belum memiliki representasi yang sepadan dalam jajaran elit ekonomi nasional.
Menurutnya, ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan dan harus menjadi perhatian bersama.
“Kalau kita jumlahkan secara kasar, umat Islam 90 persen, tapi dari 10 orang terkaya, sangat sedikit yang berasal dari kalangan kita,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merujuk pada realitas ketimpangan yang tercermin dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes.
Dalam daftar terbaru, mayoritas nama yang menduduki posisi teratas berasal dari kelompok non-Muslim.
Meski ada tokoh Muslim seperti Chairul Tanjung yang masuk dalam daftar tersebut, jumlahnya sangat terbatas dan belum mencerminkan proporsi populasi umat Islam di Indonesia.
Dia mencontohkan, bahkan ketika sebelumnya masih ada nama seperti Bapak Chairul Tanjung (pengusaha Muslim), kini pun telah turun dari peringkat 10 besar. “Ini bukan soal agama atau ras, ini soal fakta. Dan ini harus menjadi keprihatinan kolektif,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Buya juga mengangkat pandangan menarik dari tokoh nasional Dr (HC) Ir Ciputra yang pernah menyampaikan keprihatinan serupa dalam salah satu wawancara.
Ciputra menyebutkan bahwa dari sekitar 45-50 perusahaan publik di sektor properti, hanya satu yang dimiliki oleh penduduk pribumi Muslim. Ini berarti, secara persentase hanya 2 persen keterwakilan dari populasi mayoritas.
Buya pun mengutip ide Ciputra soal perlunya alokasi dana pendidikan nasional untuk mencetak wirausahawan (entrepreneur) dari kalangan pribumi.
Tiga pilar penting dalam pembentukan entrepreneur menurut Ciputra adalah: dukungan orang tua, masyarakat, dan guru. Sayangnya, menurut Buya, ketiganya seringkali absen dalam membentuk karakter kewirausahaan di kalangan umat Islam.
“Saya sudah datang langsung ke Ciputra University. Di sana mahasiswa diajarkan kewirausahaan dari semester satu, dibimbing oleh para praktisi yang datang bukan hanya dengan teori, tapi dengan pengalaman dan inspirasi,” katanya.
Buya menceritakan pertemuannya dengan dua mahasiswi muda Ciputra University yang telah memiliki tiga kafe di sebuah apartemen.
Dengan penuh haru, dia menyampaikan kekagumannya karena mahasiswa tersebut tidak lagi meminta uang kepada orang tuanya meski masih kuliah.
“Ini membuktikan bahwa pendidikan kewirausahaan yang tepat mampu mencetak generasi mandiri. Kita harus mencontoh model ini,” serunya.
Buya pun menegaskan bahwa pemerintah perlu mengubah sistem pendidikan agar tidak hanya menghasilkan lulusan pencari kerja, tetapi menjadi pencipta lapangan kerja.
Dia menyitir pengalaman pribadi dan keprihatinannya melihat lulusan kampus Islam atau umum sekalipun masih kesulitan mandiri secara ekonomi.
“Saya ingat fatwa hasil Ijtima Ulama di Pondok Gede pada 2006 atau 2008, yang menyerukan pentingnya taswiyatul ummah menyamakan persepsi umat. Salah satu persepsi yang harus disamakan adalah bahwa kita sedang menghadapi masalah besar. Kita mayoritas, tapi tidak memimpin di sektor ekonomi,” kata dia.
Menutup sambutannya, Buya Anwar Abbas mengajak seluruh elemen umat Islam untuk bersatu dan bekerja keras dalam membangun kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pangan dan energi yang menjadi fondasi kedaulatan bangsa.
Dia menegaskan bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa kesadaran kolektif dan langkah nyata dari umat itu sendiri.
Dengan semangat reflektif dan dorongan kuat untuk membenahi ketimpangan struktural, sambutan Buya Anwar menjadi pengingat bahwa perjuangan ekonomi umat belum selesai.
Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2025 ini pun menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah strategis yang lebih konkret demi kebangkitan ekonomi umat di masa mendatang. (ahmad)
