IPOL.ID- Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, menyayangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 yang disepakati jauh dari harapan.
Hal itu tidak terlepas dari keputusan sepihak dari pemprov sehingga dinilai kurang menunjukkan keberpihakan terhadap kesejahteraan sosial, khususnya terkait dengan subsidi pangan.
Hal itu terungkap Kamis (30/10/2025) malam, Banggar DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD TA 2026 di angka sekitar Rp81 triliun. Kendati demikian, terdapat pemangkasan anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam prosesnya. Pada saat yang sama, ada penambahan dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) senilai Rp200 miliar.
“Kami menyayangkan bahwa subsidi pangan yang dikurangi sebesar Rp300 miliar tidak dipertahankan, tetapi pada saat bersamaan ada penambahan dana hibah Forkopimda sebanyak Rp200 miliar. Padahal, warga Jakarta lagi sangat membutuhkan bantuan di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti ini,” kata Bun, Jumat (31/10/2025).
