IPOL.ID- Pelaksanaan Badan Kehormatan (BK) award yang bakal digelar pada 13 Desember mendatang membuat internal DPRD DKI panas-dingin.
Salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak ingin namanya diberitakan menyesalkan terkait dengan proses pemilihan dan penilaian yang cenderung tidak transparan dan memiliki ukuran yang jelas terhadap nominator.
“Dari mana nama-nama dewan yang masuk nominasi itu muncul. Kita disodorkan nama untuk jajak pendapat, tapi tidak semua nama ada. Pertanyaannya, seperti apa prosesnya penilaiannya. Siapa yang memberikan penilaian. Itu harus dijelaskan secara clear,” ujar salah satu politisi yang berasal dari parpol papan tengah di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Untuk kategori kehadiran, nama-nama anggota DPRD yang dianggap memiliki kerajinan hadir di Kebon Sirih pun menjadi perdebatan. Sebab, kata dia kehadiran dalam rapat komisi dan paripurna tidak bisa menjadi ukuran, karena hal itu merupakan kewajiban anggota dewan yang diawasi oleh partai dan fraksi masing-masing.
