IPOL.ID – Bencana tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan sosial masyarakat. Mulai dari hilangnya mata pencaharian, terganggunya pendidikan anak, melemahnya jejaring sosial, hingga meningkatnya kerentanan kelompok rentan. Penanganan bencana tidak dapat berhenti pada fase tanggap darurat semata.
Hal tersebut disampaikan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), M. Najib Azka, dalam Webinar Tema Perdana (Kick-Off Meeting) bertajuk “Transisi Tanggap Darurat Menuju Pemulihan Pascabencana Sumatera: Sejauh Mana Kesiapan Kita?”, yang diselenggarakan Pusat Riset Kependudukan BRIN, di Jakarta, belum lama ini.
Najib menegaskan, pengalaman dari berbagai bencana besar, seperti tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, hingga Palu, menunjukkan bahwa fase transisi menuju pemulihan merupakan tahap paling krusial sekaligus paling rapuh.
“Pada fase ini kerap terjadi keterputusan antara bantuan darurat dan pemulihan jangka menengah. Antara kebijakan nasional dan realitas lokal, serta antara program dan kebutuhan riil masyarakat terdampak”, ungkapnya.
Menurutnya, di sinilah peran strategis ilmu pengetahuan sosial dan humaniora diperlukan. Pemulihan pasca bencana harus dirancang berbasis bukti, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.
“Pemulihan tidak hanya mencakup pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pemulihan pendapatan, ketahanan sosial, kesehatan mental, martabat, dan rasa aman warga,” ujar Najib.
Atas dasar itu, BRIN melalui OR IPSH memandang penting menghadirkan ruang diskusi yang berkelanjutan dan lintas aktor. Weekly Webinar Series: Update Sumatera dirancang sebagai forum rutin untuk menghimpun pembelajaran lintas sektor.
Mempertemukan perspektif kebijakan, riset, dan praktik lapangan, sekaligus mendokumentasikan tantangan serta praktik baik dalam proses pemulihan. Rangkaian diskusi ini juga menjadi bagian dari penyusunan Buku Putih Pemulihan Pascabencana Sumatera dari perspektif kependudukan dan sosial.
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim menekankan, pemulihan pasca bencana dalam perspektif kependudukan tidak hanya berbicara tentang apa yang dibangun kembali, tetapi juga tentang siapa yang pulih lebih dulu dan siapa yang tertinggal.
“Dinamika penduduk, seperti perubahan struktur rumah tangga, migrasi, dan meningkatnya kerentanan kelompok tertentu, harus menjadi perhatian utama agar pemulihan tidak bersifat parsial,” ucapnya.
Dari sisi ilmiah, Profesor Riset Pusat Riset Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, Erma Yulihastin menjelaskan, fenomena cuaca ekstrem di Sumatera tidak terlepas dari krisis iklim global. Peningkatan suhu bumi hingga sekitar 1,5° C telah meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan ekstrem serta angin kencang.
“Proyeksi hingga 2040 menunjukkan Sumatera menjadi wilayah paling rawan terhadap cuaca ekstrem. Sehingga kesiapsiagaan dan mitigasi berbasis data ilmiah perlu diperbarui secara berkala,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik (Dit. PPF) BNPB memaparkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor akibat Siklon Senyar di Sumatera.
“Pemulihan diarahkan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait,” tuturnya.
Kontribusi masyarakat sipil dan perguruan tinggi turut memperkaya diskusi. Direktur Eksekutif Salam Setara (KitaBisa), Ahmad Mujahid, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan. Sementara itu, Universitas Syiah Kuala (USK) melalui perwakilannya menegaskan peran pendidikan darurat dan dukungan psikososial bagi penyintas, khususnya anak-anak, sebagai bagian penting dari pemulihan jangka panjang.
Melalui forum ini, BRIN berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara peneliti, pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan pasca bencana di Sumatera yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. (ahmad)
